wawasan nusantara

Pengertian Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara terdiri dari kata “wawasan”,”nusa”, dan “antara”. Dari kata-kata tersebut dapat diartikan wawasan yang artinya pandangan. Nusa dapat diartikan sebagai negara kepulauan, yang didominasikan banyajnya pulau-pulau. Sedangkan antara diartikan sebagai pembatas. Jadi wawasan nusantara dapat diartikan sebagai negara kepulauan yang dibatasi oleh dua benua besar dan dua samudera.
Banyak pandangan tentang wawasan nusantara, secara terminology wawasan nusantara adalah cara pandangan masyarakat Indonesia tentang keadaan lingkungan negara Indonesia sesuai dengan ideologi nasional ( pancasila ) dan UUD 1945. Adapun UU yang mengatur tentang wawasan nusantara yang ada di Indonesia. Salah satunya UU no 6 tahun 1996 yang berisi tentang perairan Indonesia.
Ada berapa aspek yeng mempengaruhi wawasan nusantara yang ada di negara kita Indonesia, salah satunya adalah pengaruh geografi. Kenapa pengaruh geografi dapat mempengaruhi wawasan nusantara? Karena dengan adanya geografi kita dapat mengetahui fenomenal fisik dan kita juga dapat mengetahui beraneka ragam kebudayaan, suku bangsa negara Indonesia.

  • Faktor –faktor yang mempengaruhi Wawasan Nusantara :

1. Wilayah.
2. Geopolotik dan Geostrategi.
3. Perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya.

  • Unsur–unsur Dasar Wawasan Nusantara

1. Wadah

Wawasan Nusantara sebagai wadah meliputi 3 komponen :

a. Wujud Wilayah
Batas ruang lingkup wilayah nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh dalamnya perairan. Oleh karena itu nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan dalamnya. Sedangkan secara vertikal ia merupakan suatu bentuk kerucut terbuka keatas dengan titik puncak kerucut di pusat bumi.
Letak geografis negar di posisi dunia antara 2 samudra, yaitu pasifik dan samudera hindia dan antara 2 benua, yaitu asia dan australia. Letak geografis ini berpengaruh besar terhadap aspek-aspek kehidupan nasional Indonesia. Perwujutan wilayah nusantara menyatu dalam kesatuan politik, ekonomi, sosial-budaya,dan pertahanan keamanan.

b. Tata Inti Organisasi
Bagi Indonesia. Tata inti organisasi negara berdasarkan pada UUD 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintah, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan.
Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Kedaulatan berada ditangan rakyat yang sepenuhnya oleh majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR ). Sistem pemerintahannya menganut sistem presidensial. Indonesia merupakan Negara Hukum ( Rechk Steet ) bukan hanya kekuasaan.

c. Tata Kelengkapan Organisasi
Isi wawasan nusantara tercemin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia dalam ekstensinya yang meliputi :

a) Cita-cita bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945.
– Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
– Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas.
– Pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

b) Tata kelengkapan organisasi
– Satu kesatuan wilayah nusantara mencakup daratan, perairan dan dirgantara.
– Satu kesatuan politik.
– Satu kesatuan sosial budaya.
– Satu kasatuan ekonomi, atas asas usaha bersama.
– Satu kesatuan pertahanan dan keamanan.
– Satu kesatuan kebijakan nasional.

2. Tata Laku Wawasan Nusantara Mancakup Dua Segi

a. Tata laku bainia
Wawasan nusantara berlandaskan pada filsafah Pancasila untuk membentuk mental.

b. Tata laku lahiria
Wawasan nusantara diwujudkan dalam sutu sistem organisasi meliputi : perencenaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengadilan.

Implementasi Wawasan Nusantara
1. Wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah pancasila.
2. Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional.
a. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik.
b. Perwujudwn kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi.
c. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan.
3. Penerapan wawasan nusantara.
4. Hubungan wawasan nusantara.

Jadi wawasan nusantara adalah sebagai cara pandang bangasa Indonesia mengenal diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dari berbagai aspek kehidupan.

Batasan-batasan wilayah indonesia

Risalah sidang BPUPKI tanggal 29 mei – 1 juni 1945 tentang negara Republik Indonesia dari beberapa pendapat para pejuang nasional. Dr. soepomo menyatakan indonesia meliputi batas Hindia Belanda, Muh. Yamin menyatakan indonesia meliputi sumatera, jawa, sunda kecil, borneo, selebers, maluku-ambon, semenanjung melayu, timor, papua, Ir.soekarno menyatakan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan .
Ordonantie (UU Belanda ) 1939, yaitu penentuan lebar laut sepanjang 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau countour pulau/darat. Ketentuan ini membuat Indonesia bukan sebagai negara kesatuan, karena pada setiap wilayah laut bebas yang berada di luar wilayah yurisdiksi nasional.
Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957 merupakan pengumuman pemerintah RI tentang wilayah perairan negara RI.

Deklarasi Djuanda
Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada tanggal 13 desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat intu, djuanda Kartawidjaja, adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.
Sebelum deklarasi djuanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonasi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale zeeen en Maritieme Kringen Ordonatie 1939 (TZKMO 1939). Dalam peraturan Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yangmemisahkan pulau-pulau tersebut.
Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kapulauan (Archipelagic State) yang pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antarpulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas. Deklarasi Djuanda selajutnya diresmikan menjadi UUNo. 4/PRP/1960 tentang perairan Indonesia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s